Nama : IRMA DWI
WIRANTI
Kelas : 2EB03
NPM :
29210039
ASPEK
HUKUM DALAM EKONOMI PERBANKAN DAN ASURANSI
ASPEK HUKUM DALAM
EKONOMI PERBANKAN DAN ASURANSI
Hukum Perbankan
Undang-Undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah
diubah dengan undang-undang no.10 tahun 1998. Memeberikan landasan prevensi
bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga kepentingan masyarakat
maupun kelangsungan hidup bisnis perbankan nasional dapat terlindungi.
unsur unsur hukum perbankan adalah :
1. serangkaian ketentuan hukum positif(perbankan). ketentuan
hukum perbankan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan. baik berupa
undang-undang peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan bank
indonesia, keputusan direksi dan surat edaran bank indonesia dan peraturan
pelaksana lainnya.
2. hukum positif (perbankan) tersebut bersumber ketentuan
tertulis dan tidak tertulis. tertulis adalah ketentuan dibentuk badan pembentuk
hukum dan perundangan yang berwenang, baik berupa peraturan original maupun
peraturan derevatif. sedangkan ketentuan yang tidak tertulis adalah
ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan
operasional perbankan.
4. ketentuan hukum perbankan mengatur tatalaksana kelembagaan
bank, yang ,mencakup perizinan bentuk hukum kepengurusan , dan kepemilikan
bank.
5. ketentuan hukum bank mengatur aspek kegiatan keusahaanya.
fungsi bank sebagai penghimpun dana masyarakat.
Ada beberapa contoh kasus dalam ekonomi perbankan, diantaranya:
Praktek pencucian uang : Kejahatan pencucian uang ini di dalam ilmu kriminologi
dikategorikan merupakan salah satu bentuk kejahatan organizated crime karena
didalam kejahatan ini terdapat pihak-pihak tertentu yang ikut serta. Pada
dekade 1980-an uang haram ini semakin berkembang hal ini di tandai dengan berkembangnya
bisnis-bisnis haram seperti perdagangan narkoba dan obat bius yang membuat
untung miliaran dollar kemudian munculah istilah narco dollar. Tidak hanya
kegiatan perdagangan narkoba, akan tetapi kegiatan perjudian dan pelacuran
turut meramaikan perkembangan money loundring pada dekade 1980-an ini.
Sumber-sumber uang inilah yang kita kenal dengan pencucian uang, lalu uang ini
di masukkan pada sektor legal dan uang itu pun menjadi tercuci bersih.Sejalan
dengan kemajuan IPTEK ternyata sektor perbankan merupakan sasaran empuk untuk
kegiatan pencucian uang mengingat dari sektor inilah yang paling memungkinkan
untuk hal ini. Sektor perbankan merupakan sebuah sektor yang memberikan layanan
pada lalu lintas keuangan yang dapat dipakai untuk menyembunyikan asal usul
uang haram ini.
Korupsi : Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik
politikus atau politisi maupun pegawai
negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau
memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik
yang dipercayakan kepada mereka.
Hukum Asuransi
Pengertian Asuransi
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih,
pihak penanggung mengambil alih suatu risiko dari pihak tertanggung. Pengalihan
risiko tersebut meliputi kemungkinan kerugian material dialami tertanggung
akibat suatu peristiwa yang mungkin atau belum pasti akan terjadi.
Perjanjian asuransi adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah
dan kondisi yang dilindungi, premi yang harus dibayar oleh tertanggung kepada
penanggung sebagai jasa pengalihan risiko tersebut, serta besarnya dana yang
bisa diklaim di masa depan, termasuk biaya administratif dan keuntungan.
Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Pasal 1 :
“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih,
dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan
menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan”.
Pada hakekatnya asuransi adalah suatu perjanjian antara nasabah asuransi (tertanggung)
dengan perusahaan asuransi (penanggung) mengenai pengalihan resiko dari nasabah
kepada perusahaan asuransi.
Objek pertanggungan dalam perjanjian asuransi bisa berupa benda dan jasa, jiwa
dan raga, kesehatan, tanggung jawab hukum, serta berbagai kepentingan lain yang
mungkin hilang, rusak, atau berkurang nilainya.
Dengan kata lain, unsur-unsur dalam sebuah perjanjian asuransi meliputi hal-hal
berikut :
Subjek hukum, yaitu pihak penanggung dan tertanggung.
Substansi hukum berupa mengalihan risiko.
Objek pertanggungan, berupa benda atau kepentingan yang melekat padanya yang
bisa dinilai dengan uang.
Adanya peristiwa tidak tentu yang mungkin terjadi (evenement).
Sebuah perjanjian asuransi dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut :
Adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang saling mengikatkan diri.
Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
Adanya hal tertentu yang menjadi sebab yang halal.
Premi dan Polis
Dalam hukum asuransi, dikenal kata premi dan polis. Berikut ini adalah
penjelasannya.
Premi adalah suatu prestasi yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung
atas jasanya mengambil alih risiko. Premi adalah kewajiban pokok yang harus
dipenuhi oleh tertanggung dan bisa dianggap sebagai imbalan atas jasa
penanggung.
Perjanjian pengalihan risiko dalam hukum asuransi harus dibuat secara tertulis
dalam sebuah akta tertentu yang menjelaskan tentang unsur-unsur perjanjian
tersebut. Akta ini disebut polis dan digunakan sebagai alat bukti perjanjian
pertanggungan. Dalam hukum asuransi, polis dibuat oleh pihak tertanggung.
Risiko dan Evenement
Risiko yang dialihkan dari tertanggung kepada penanggung, dalam arti asuransi
adalah berupa kemungkinan terjadinya kerugian, serta batalnya sebagian atau
keseluruhan keuntungan yang diharapkan, yang diakibatkan oleh suatu kejadian
luar biasa yang tidak terprediksi, di luar kekuasaan manusia.
Peristiwa tidak terduga itu disebut evenement, sebuah peristiwa tidak terduga
yang menurut pengalaman normal tidak bisa dipastikan akan terjadi. Kalaupun
peristiwa tersebut bisa dipastikan terjadi, kematian misalnya, waktunya tidak
bisa dipastikan. Peristiwa tersebut juga berupa sesuatu yang tidak diharapkan
terjadi. Jika terjadi, akan menimbulkan kerugian atau membatalkan keuntungan.
Dalam menghitung risiko yang ditanggungkan, perusahaan asuransi menerapkan ilmu
aktuaria yang menggunakan matematika, terutama statistika dan probabilitas.
Prinsip Dasar Asuransi
Terdapat 6 prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam asuransi :
Insurable interest, hak pertanggungan yang timbul dari sebuah hubungan
keuangan, yang diakui secara hukum.
Utmost good faith, mengungkapkan secara lengkap mengenai sesuatu yang
dipertanggungkan. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus jujur menjelaskan
mengenai kondisi objek dan luasnya pertanggungan.
Proximate cause, adanya kejadian yang menyebabkan kerugian tanpa adanya
intervensi atas kejadian tersebut.
Indemnity, kompensasi finansial yang disediakan penanggung untuk mengembalikan
tertanggung pada posisi finansial sesaat sebelum sebuah kejadian enverement
terjadi.
Subrogation, hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung.
Contribution, hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya dalam bentuk
kerja sama atau gotong royong.
Manfaat Asuransi
Berikut ini adalah beberapa manfaat asuransi :
Jaminan perlindungan atas risiko kerugian tidak terduga.
Efisiensi dalam pengamanan dan pengawasan terhadap suatu barang atau objek.
Biaya premi relatif kecil untuk menghindari suatu potensi risiko yang tidak
terduga.
Berdampak pada pemerataan biaya, dari sesuatu yang tak terprediksi menjadi
biaya yang jumlahnya tertentu.
Dalam kaitannya dengan hubungan bisnis, asuransi yang dimiliki pihak
tertanggung memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menjalin hubungan
bisnis, misalnya peminjaman uang, kredit, sewa beli, dan sebagainya.
Untuk asuransi jiwa, premi bisa dinilai sebagai tabungan karena jumlah yang
dibayar tertanggung akan dikembalikan oleh perusahaan asuransi dalam jumlah
yang lebih besar.
Sejarah Asuransi
Diharapkan dengan mengawali pengetahuan tentang Sejarah Asuransi dengan lebih
mudah karena akan lebih menghayati atau menjiwai tentang latar belakang dan
asal usulnya. Dari penggalian sejarah perekonomian dan kebudayaan manusia,
sejak zaman sebelum masehi ditemukan riwayat asal usul sampai perkembangan
asuransi seperti sekarang ini. Pada perkembangan awalnya asuransi tentu belum
berbentuk seperti sekarang, namun dalam bentuk yang masih samar. Manusia pada
umumnya mempunyai naluri selalu berusaha menyelamatkan jiwanya dari berbagai
ancaman, termasuk ancaman kekurangan makan/pangan.
Salah satu riwayat mengenai masalah ini tercantum pada Al-Qur’an Surat Yusuf
ayat 43 – 49 dan Kitab Injil Perjanjian Lama Genesis 41. Diriwayatkan tentang
salah seorang Raja di Negeri Mesir yang bermimpi melihat tujuh ekor sapi yang
kurus-kurus masingrmasing menelan seekor sapi yang gemuk. Dalam mimpinya yang
kedua Raja melihat tujuh butir gandum yang kosong. Nabi Yusuf A.S. diminta
menafsirkan mimpi tersebut dan menerangkan bahwa negara Mesir akan mengalami
tujuh tahun berturut-turut panen gandum yang subur dan kemudian tujuh tahun
berikutnya berturut-turut akan mengalami masa paceklik. Selanjutnya NabiYusuf
AS. memberi saran agar pada saat panen yang melimpah itu sebagian panen
dicadangkan untuk masa paceklik yang akan datang.
Selain itu sebuah buku kuno dari India yang dinami “Rig Veda” yang ditulis
dalam bahasa Sansekerta menyebutkan riwayat tentang “Yoga Kshema” yang berarti
pertanggungan. Riwayat di atas adalah sebagai bukti bahwa manusia senantiasa
memikirkan dan mempersiapkan kehidupan masa depannya.
Sekitar tahun 2250 SM bangsa Babylonia hidup di daerah lembah sungai Euphrat
dan Tigris (sekarang menjadi wilayah Irak), pada waktu itu apabila seorang
pemilik kapal memerlukan dana untuk mengoperasikan kapalnya atau melakukan
suatu usaha dagang, ia dapat meminjam uang dari seorang saudagar (Kreditur)
dengan menggunakan kapalnya sebagai jaminan dengan perjanjian bahwa si Pemilik
kapal dibebaskan dari pembayaran hutangnya apabila kapal tersebut selamat
sampai tujuan, di samping sejumlah uang sebagai imbalan atas risiko yang telah
dipikul oleh pemberi pinjaman. Tambahan biaya ini dapat dianggap sama dengan
“uang premi” yang dikenal pada asuransi sekarang. Di samping kapal yang
dijadikan barang jaminan, dapat pula dipakai sebagai jaminan berupa
barang-barang muatan (Cargo). Transaksi seperti ini disebut “RESPONDENT/A
CONTRACT”.
Sejarah Asuransi Di Indonesia
Bisnis asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda dan negara
kita pada waktu itu disebut Nederlands Indie. Keberadaan asuransi di negeri
kita ini sebagai akibat berhasilnya Bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dan
perdagangan di negeri jajahannya.
Untuk menjamin kelangsungan usahanya, maka adanya asuransi mutlak diperlukan.
Dengan demikian usaha pera.suransian di Indonesia dapat dibagi dalam dua kurun
waktu, yakni zaman penjajahan sampai tahun 1942 dan zaman sesudah Perang Dunia
II atau zaman kemerdekaan. Pada waktu pendudukan bala tentara Jepang selama
kurang lebih tiga setengah tahun, hampir tidak mencatat sejarah perkembangan.
Perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Hindia Belanda pada zaman penjajahan
itu adalah :
Perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang Belanda.
Perusahaan-perusahaan yang merupakan Kantor Cabang dari Perusahaan Asuransi
yang berkantor pusat di Belanda, Inggris dan di negeri lainnya.
Dengan sistem monopoli yang dijalankan di Hindia Belanda, perkembangan asuransi
kerugian di Hindia Belanda terbatas pada kegiatan dagang dan kepentingan bangsa
Belanda, Inggris, dan bangsa Eropa lainnya. Manfaat dan peranan asuransi belum
dikenal oleh masyarakat, lebih-lebih oleh masyarakat pribumi.
Jenis asuransi yang telah diperkenalkan di Hindia Belanda pada waktu itu masih
sangat terbatas dan sebagian besar terdiri dari asuransi kebakaran dan
pengangkutan. Asuransi kendaraan bermotor masih belum memegang peran, karena
jumlah kendaraan bermotor masih sangat sedikit dan hanya dimiliki oleh Bangsa
Belanda dan Bangsa Asing lainnya. Pada zaman penjajahan tidak tercatat adanya
perusahaan asuransi kerugian satupun. Selama terjadinya Perang Dunia II
kegiatan perasuransian di Indonesia praktis terhenti, terutama karena
ditutupnya pemsahaan- perusahaan asuransi milik Belanda dan Inggris
Resiko yang dialihkan meliputi: kemungkinan kerugian material yang dapat
dinilai dengan uang yang dialami nasabah, sebagai akibat terjadinya suatu
peristiwa yang mungkin/belum pasti akan terjadi (Uncertainty of Occurrence
& Uncertainty of Loss). Misalnya :
Resiko terbakarnya bangunan dan/atau Harta Benda di dalamnya sebagai akibat
sambaran petir, kelalaian manusia, arus pendek.
Resiko kerusakan mobil karena kecelakaan lalu lintas, kehilangan karena
pencurian.
Meninggal atau cedera akibat kecelakaan, sakit.
Banjir, Angin topan, badai, Gempa bumi, Tsunami
Setiap asuransi pasti bermanfaat, yang secara umum manfaatnya adalah :
Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu
pihak.
Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan
dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu
dan biaya.
Transfer Resiko; Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau
perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya
(resiko) ke perusahaan asuransi
Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya
tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang
jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan
atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan
dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk
asuransi jiwa.
Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha.
Landasan Hukum
Secara yuridis, hukum asuransi di Indonesia tertuang dalam beberapa produk
hukum seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri
Keuangan, di antaranya sebagai berikut.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perasuransian.
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
KMK No.426/KMK/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Reasuransi.
KMK No.425/KMK/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Penunjang Usaha Asuransi.
KMK No.423/KMK/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.
REFERENSI :
